JAKARTA-Pemberlakuan siaga 1 jelang pemilu presiden tidak hanya ditetapkan oleh Mabes polri. Mabes TNI, khususnya TNI AD juga menetapkan hal yang sama. Sebab, TNI AD juga menangani teritorial di se luruh Indonesia. Status siaga satu militer tersebut akan diberlakukan hingga KPU menetapkan calon presiden terpilih.
Kemarin (6/7), Kasad Jenderal Budiman menggelar video konferensi dengan seluruh jajaran teritori TNI AD ditambah Kostrad dan Kopassus. Budiman mengajak serta Ketua KPU Husni Kamil Malik dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro untuk mengecek kesiapan seluruh personel TNI AD.
Sejumlah kawasan masih dinilai rawan, meski tingkat kerawanannya jauh menurun. Teritori Kodam Iskandar Muda misalnya, hingga saat ini relatif tidak tampak tanda-tanda gangguan keamanan. ”Gelar pasukan 2.100 orang akan dilakukan antara 8-13 juli. Siaga satu dimulai hari ini (kemarin, red) tanggal 6 juli,” ujar Pangdam Iskandar Muda Mayjen Pandu Wibowo.
Pandu menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah alutsista pendukung, seperti panser Anoa, helikopter, sejumlah kapal perang, hingga 52 unit truk untuk mengangkut logistik. ”Masalah yang ada, kemungkinan akan terjadi bentrok antar timses. Meski skalanya kecil, tapi kami sudah antisipasi,” lanjutnya.
Menanggapi potensi tersebut, Budiman meminta agar jajaran Kodam Iskandar Muda segera mendekati tokoh-tokoh kunci dari semua kelompok pendukung capres di wilayahnya. ”Beri pengertian agar mereka bisa siap kalah dan sadar, siapapun yang menang itu pemmpin kita,” ujarnya.
Menurut lulusan terbaik Akabri 1978 itu, pada dasarnya wilayah Kodam Iskandar Muda yang tergolong aman dari potensi-potensi konflik. Secara umum, pihaknya tidak membeda-bedakan satu kodam dengan kodam lainnya. Kalaupun ada perhatian khusus, maka hal itu ditujukan pada kawasan Papua.
”Kalau Papua hanya karena ancaman dari separatis saja. Untuk mengatasinya, ada operasi lain yang kami lakukan di sana dan sudah berjalan,” tuturnya. Karena itu, secara umum pihaknya sudah siap untuk mengamankan jalannya pilpres dengan cara membantu polisi mengamankan situasi dan membantu KPU mengamankan logistik pilpres.
Disinggung mengenai prediksi keamanan pasca pengumuman hasil quick count pemungutan suara, Budiman berpatokan pada selisih suara. ”Kalau selisihnya tipis, kami lebih waspada. Kalau selisih lebih dari lima persen, itu akan lebih aman lagi,” ucap perwira 57 tahun itu. Yang jelas, pihaknya masih yakin pilpres bakal berjalan dengan aman dan lancar.
Sebab, para pemilih saat ini jauh lebih dewasa dan matang dalam berpolitik sehingga tidak terpengaruh keributan di level elite. ”Kita tidak akan seperti Thailand. Itu sangat jauh. Kita masih dalam batas, dan kehidupan demokrasi kita sudah lebih bagus,” tambahnya. Sementara itu, Polri menyatakan sudah mantap dengan rencana operasi yang telah dibuat untuk pengamanan pilpres.
Personel TNI akan digunakan sebagai tenaga perbantuan Polri dalam mengatasi situasi yang lebih rumit. Misalnya gangguan separatisme di Papua atau potensi gangguan keamanan saat pengangkutan logistik di laut terbuka. ”Kami sudah meminta bantuan TNI, dan disediakan sekitar 35 ribu personel,” terang Asisten Operasi Kapolri Irjen Arif Wachyunadi.
Operasi intelijen keamanan sudah dilakukan jauh hari untuk mengantisipasi potensi konflik antarpendukung capres. Di tempat terpisah,Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai saat ini Polri perlu memberi perhatian lebih pada empat daerah di pulau Jawa.
Yakni, Jatim, DIY, Solo Raya (Jateng), dan DKI Jakarta. Sebab, eskalasi massa pendukung kedua capres-cawapres di empat kawasan tersebut menunjukkan tren peningkatan. ”Kami mendata, perang urat syaraf antar masing-masing pendukung capres di Jatim kian panas. Begitu juga di Jogja, Solo Raya dan Jakarta,” ujar Neta kemarin. di tiga kota terakhir bahkan sudah terjadi konflik fisik.
Di DIY, terjadi penyerangan dan aksi bom molotov. Di Solo ada aksi penembakan terhadap kader partai. Sedangkan, di Jakarta terjadi pembakaran pada posko capres tertentu. Meski begitu, pihaknya sependapat dengan Polri dan TNI jika situasi keamanan di Indonesia jelang pilpres relatif aman. ”Sebaiknya Polri lebih meningkatkan kepekaan , antisipasi dan deteksi dini harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Di Hongkong Rusuh
Hari terakhir pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri agak berbeda. Jika biasanya disetiap kantor perwakilan dilaporkan aman dan tertib, kemarin pilpres diwarnai aksi unjuk rasa. Unjuk rasa terjadi di Victoria Park, Hongkong, tempat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong menggelar pemungutan suara.
Menurut pantauan Migrant Care, ada sekitar ribuan WNI yang menggelar aksi unjuk rasa tersebut. Mereka protes lantaran tidak bisa berpartisipasi dalam pencoblosan calon presiden dan wakilnya. ”Dari laporan Tim yang ada di Hongkong, demo terjadi karena para buruh migrant tidak bisa memperoleh hak pilih karena tidak terdaftar dan waktu sewa TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Victoria Park telah habis.sementara yang belum memilih masih membludak,” tutur Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo.
Wahyu mengatakan, hingga pernyataan ini diberikan olehnya, pihak Migrant care masih bernegosiasi. Migrant Care mendesak PPLN Hongkong dan KPU untuk memfasilitasi para WNI yang belum memilih untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih. TPS sendiri telah dibuka sejak pagi, namun karena peningkatan pemilih yang luar biasa, hingga pukul 19.00 waktu setempat masih banyak WNI yang berdatangan.
Menurut catatan Migrant Care yang diperoleh dari PPLN HOngkong, pada Pilpres kali ini jumlah pemilih di Hongkong naik 300 persen dibanding pemilihan legeslatif April lalu sebesar 6.973 orang. Hingga pemaksaan penutupan yang dilakukan oleh PPLN, jumlah WNI yang datang memberikan suaranya tercatat sebanyak 23.863 orang dari 13 TPS yang disediakan.
Sementara itu, pilpres luar negeri juga diselenggarakan di Singapura. Dari pantuan Migrant Care, kenaikan partisipasi WNI juga cukup banyak di negara Singa ini. Dari 36 TPS yang disediakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), jumlah pemilih naik 100 persen dari pileg kemarin.
”Hingga saat ini tercatat sebanyak 22.330 orang WNi yang berpartisipasi. Tanda kegembiraan politik,” pungkasnya. Wahyu mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi sangat besar pada PPLN Singapura dan KBRI Singapura. Pasalnya, PPLN dan KBRI berhasil menyelenggarakan pemungutan suara Pilpres 2014 dengan sistem pendataan barcode.
Hal ini mempermudah sistem pemungutan suara dalam jumlah yang massif dan mempercepat proses rekapitulasi suara. Tak hanya itu, lanjut dia, PPLN singapura dan KBRI Singapura juga memberi perhatian pada pasien-pasien warga negara Indonesia yang dirawat di RS Mount Elizabeth, RS Tak Tock Seng, RS Gleneagles dan RS NUS untuk tetap bisa menjalankan hak pilihnya.
Terpisah, sama dengan Singapura, early voting di Korea Selatan dan Jepang juga dilaporkan berjalan lancar. Konsuler KBRI Seoul Bambang Witjaksono menuturkan, semangat nyoblos para WNI sangat terasa dibanding dengan pileg lalu. ”Saking antusiasnya, jumlah pemilih meningkat tajam. Di Ansan, dilaporkan PPLN harus menggunakan tinta biasa karena dua botol tinta pemilu habis,” ujarnya saat dihubungi kemarin.
Bambang menuturkan, ada lima titik yang digunakan untuk membuka TPS, yakni Seoul, Incheon, Ansan, Daegu, dan Gimhae. Selain itu, PPLN juga menyediakan drop box di Pulau Jeju. Dari perhitungan jumlah surat suara, diketahui jumlah WNI yang memberikan suaranya di Seoul sebanyak 753 orang, Incheon 651 orang, Ansan 1.529 orang, Daegui 1.030 orang dan Gimhae 1.234 orang. ”Sementara Drop box 160 orang.
Mereka sangat antusias loh sampai rela melawan Typhoon untuk bisa berpartisipasi,” jelasnya. Bambang mengatakan, perhitungan jumlah surat suara untuk seluruh wilayah masih dilakukan. Namun, untuk Incheon tempatnya bertugas kemarin, ada sebanyak 600 orang WNI yang telah memberikan suaranya.
” Meningkat cukup banyak bila dibandingkan dengan pileg yang hanya sebesar 196 orang,” tandasnya. Terpisah, euphoria Pilpres ini juga turut dirasakan WNI di Jepang. WNI sejak pagi telah berbondong-bondong menuju TPS yang disediakan oleh KBRI. Ada sebanyak 1.311 orang WNI yang datang ke TPS yang berlokasi di Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT).
Kendati demikian, Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Izha Mahendra mengaku bangga atas partisipasi mereka. ”Karena jarak, yang lainnya akan memilih melalui pos. Saya bangga pada warga yang menggunakan hak pilihnya. Itu berarti mereka ikut serta dalam menentukan pemimpin negeri untuk masa lima tahun ke depan,” ungkapnya.
Sama seperti Singapura, PPLN Tokyo juga menggunakan sistem barcode untuk mempermudah pendaftaran pemilih. Dalam pelaksanaannya sendiri, pemilih dibagi menjadi dua. Yakni yang membawa surat undangan untuk memilih dan yang tidak memiliki surat undangan.
Barcode ini diklaim mempercepat sistem pendaftaran, perhitungan, serta menghindari pemilih ganda. Seluruh suara di luar negeri ini akan mulai dihitung pada tanggal 9 Juli nanti, bersamaan dengan perhitungan surat suara di tanah air. Karenanya, pihak Migrant Care menegaskan, tidak ada quick count di luar negeri. (byu/mia)
sumber: indopos co id
0 komentar:
Post a Comment